WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-3 Kurator dan pengurus memiliki kewajiban mengelola harta debitur sehingga memungkinkan debitur menjalankan usahanya kembali atau membayar utangnya kepada para kreditur. Dengan demikian, perlu dpahami cara-cara yang dapat dilakukan oleh kurator/pengurus dalam mengamankan dan mengelola harta debitur. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Imran Nating, S.H., M.H. (Imran Nating & …

Taktik Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit/PKPU Pasca Putusan Pengadilan Niaga Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-2 Rencana perdamaian atau yang sering dikenal dengan proposal perdamaian tidak diatur dengan jelas dan rinci baik dalam Bab 2 UU 37/2004 perihal Kepailitan maupun Bab 3 UU 37/2004 perihal PKPU sehingga menimbulkan berbagai pesoalan. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Dr. Andrey Sitanggang, S.E., S.H., M.H. (Andrey Sitanggang & …

Kiat Sukses Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-4 Pemahaman terkait status hak kebendaan menjadi penting dalam hal pengurusan dan pemberesan harta Pailit dan PKPU, mengingat hal ini menjadi dasar Kurator dan Pengurus untuk melakukan inventarisasi boedel pailit. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. ( Guru Besar FH UNAIR) Moderator:Dr. Doni Budiono, …

Hukum Kebendaan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit & PKPU Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-1 Semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan di bidang keuangan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya baik kepada pihak ketiga, utang pajak, maupun kepada karyawan, maka Kepailitan dan PKPU menjadi prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Dr. Jimmy Simanjuntak, …

Strategi Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan & PKPU Read More »

Mari Bergabung Dalam Agenda Webinar Series Hukum Kepailitan & PKPU: #1 “STRATEGI BERACARA DI PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN & PKPU” Narasumber: Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., (Ketua Umum AKPI) 🗓️Jumat, 3 September 2021 🕘 Pukul 13.00 – 16.00 WIB #2 “KIAT SUKSES PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PKPU” Narasumber: Dr. Andrey Sitanggang, S.E., S.H., M.H. …

Webinar Series Hukum Kepailitan & PKPU Read More »

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang dapat diselesaikan melalui mekanisme keberatan, banding, gugatan, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pajak? Ikuti webinar ini dan temukan jawabannya! Speaker:🗣️ Ida Zuraida, S.H., LL.M. (Dosen senior Perpajakan) Moderator:🗣️ Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., …

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak (DJP dan Pengadilan Pajak) Read More »

Pemeriksaan bukper dilakukan untuk menegaskan bahwa ada dan terdapat bukti-bukti penyimpangan pajak yang dapat menjadi acuan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Hal tersebut memberi isyarat bahwa penyidikan dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan pajak yang didasarkan pada bukper. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Ida Zuraida, S.H., LL.M. (Dosen Senior Perpajakan) Moderator:Dr. Doni …

Tindak Pidana Perpajakan Pada Tingkat Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan Read More »

Penyempurnaan UU 30/1999 diharapkan mengatasi kendala dalam praktik peradilan arbitrase sesuai dengan perkembangan zaman. Webinar ini bertujuan menghimpun berbagai usulan untuk penyempurnaan UU 30/1999, bersama: Opening Speech:🗣️ Hj. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb. (Ketua BANI Perwakilan Surabaya) Keynote Speakers:🗣️ Muhammad Ali Affandi, S.M., M.MT. (Ketua Kadin Surabaya) Speakers:🗣️ Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S …

Pentingnya Revisi UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Read More »

Tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya, seperti dalam kasus pembatalan Pasal 32 ayat 3a terkait kuasa, serta Ketentuan KUP pasal 36 ayat 1 huruf c yang bertentangan dengan PP 74 tahun 2011 Pasal 36 menjadikan pemahaman mekanisme judicial review baik ke MK maupaun ke MA penting untuk diketahui oleh setiap warga negara. Mari …

Strategi Melakukan Judicial Review ke MA dan MK Read More »

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta proses peradilan yang panjang tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berakibat perlunya perbaikan Keynote Speakers:🗣️ Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. (Dirjen PP) Closing Remark:🗣️ Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (Ketua ADHAPER) Speakers:🗣️ Prof. Dr. Basuki …

Problematika dan Perkembangan Hukum Acara Perdata Indonesia Read More »