• 031-8495399
  • smart.profesional28@gmail.com
EnglishIndonesian

Resmi, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Hingga 30 Juni 2021

Author : Sintiya Putri Novita Melawati

Pemerintah sejak tanggal 1 Februari 2021 telah resmi memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo. PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

PMK No. 9/PMK.03/2021 terbit dengan pertimbangan bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha yang masih dirasakan hingga awal tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan upaya keberlanjutan pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019.

Adapun perincian insentif pajak yang diatur dalam ketentuan ini adalah pertama PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh pemerintah untuk pegawai dengan kriteria: a) menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat; b) memiliki NPWP; dan c) pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kedua, Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tetnang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final PP 23). Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Ketiga, insentif PPh Final Jasa Konstruksi. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

Keempat, pembebasan PPh Pasal 22 impor diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria: a) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau c) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Kelima, insentif angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

Keenam, insentif PPN untuk Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Perpanjangan insentif perpajakan tersebut sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menjaga kondusifitas iklim investasi. Diharapkan enam jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *