Hukum Acara Perdata mengalami dinamika perkembangan baik dari sisi teori dan praktik. Hukum Acara Perdata saat ini telah masuk dalam prolegnas akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang akan dibahas dalam webinar ini, diantaranya: pengajuan gugatan, pemberian kuasa khusus. Kewenangan pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan dan pembuktian, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Mari bergabung dalam …

Pembaharuan Dalam Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik) Read More »

Bermacam-macam hak atas tanah yang diberikan UUPA meliputi: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; dan hak lain yang diberikan oleh undang-undang memiliki keunggulan dan karekteristik tersendiri. Akibatnya setiap macam hak atas tanah akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dari mulai pendaftaran, penggunaan, …

Seputar Hak Atas Tanah Beserta Akibat Hukumnya Read More »

START 2 – 21 DESEMBER 2021Tahapan pengujian kepatuhan Wajib Pajak dimulai dari diterbitkannya SP2DK, pemeriksaan hingga berujung dikeluarkannya produk ketetapan pajak berpotensi akan memberatkan Wajib Pajak. Dengan demikian Wajib Pajak perlu memiliki pemahaman tentang SP2DK dan Pemeriksaan, serta penagihan pajak. Program ini sangat cocok bagi anda yang menekuni bidang perpajakan dan wajib pajak yang saat …

Training Pajak: “Persiapan Menghadapi SP2DK, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak” Read More »

Menjalankan Eksekusi putusan merupakan suatu kewajiban bagi para pihak yang bersengketa. Eksekusi sendiri memiliki objek yang berbeda- beda khususnya dalam sengketa keperdataan. Oleh karenanya Webinar ini akan mengulas terkait berbagai jenis eksekusi baik eksekusi pengadilan, badan arbitrase, Grosse Akta Notariil, Sertifikat Fidusia (Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021), Hak Tanggungan, serta berbagai persoalan eksekusi bidang perdata. Mari …

Eksekusi Putusan Dalam Bidang Perdata Read More »

Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilitasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi dari hal tersebut adalah permasalahan likuiditas yang berujung pada kepailitan. Permasalahan kepailitan menjadi kompleks dalam hal terjadi persinggungan antar lebih dari satu yuridiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Pembahasan …

Webinar Bedah Buku “Cross Border Insolvency – Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan : Perbandingan Indonesia, Malaysia & Korea Selatan” Read More »

Banyak cara yang dilakukan oleh DJP untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak mulai dari penerbitan SP2DK hingga Pemeriksaan. Saat SP2DK berujung pada usulan pemeriksaan maka atas hasil pemeriksaan DJP akan menerbitkan SKP dan STP di mana isi dari surat ketetapan tersebut bisa berbeda dengan perhitungan Wajib Pajak dan akan berakhir dengan timbulnya sengketa perpajakan. Temukan jawban …

Siaga SP2DK dan Pemeriksaan Pajak Read More »

Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana pajak berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUP. Ketentuan pidana pajak mengalami beberapa perubahan sejak diundangkanya UU Cipta Kerja, seperti penghapusan Pasal 13A dan Pasal 15 ayat (4) KUP. Bagaimana memahami ketentuan Pidana Perpajakan tersebut? Mari temukan jawabannya dalam webinar: SEPUTAR PIDANA PERPAJAKANYang akan diselenggarakan pada:🗓️Sabtu, 9 Oktober 2021🕐Pkl. …

SEPUTAR PIDANA PERPAJAKAN Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-5 Banyak kajian teori dan kasus yang patut dibahas dalam kepailitan/PKPU, mulai dari aspek ketenagakerjaan, aspek perseroan, likuidasi PT, pajak, jaminan, aset yang diambil alih (AYDA) oleh bank, PKPU berulang, pembuktian sederhana, dan permasalahan lainnya. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. (Dosen FH …

Kapita Selekta dalam Kepailitan dan PKPU Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-3 Kurator dan pengurus memiliki kewajiban mengelola harta debitur sehingga memungkinkan debitur menjalankan usahanya kembali atau membayar utangnya kepada para kreditur. Dengan demikian, perlu dpahami cara-cara yang dapat dilakukan oleh kurator/pengurus dalam mengamankan dan mengelola harta debitur. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Imran Nating, S.H., M.H. (Imran Nating & …

Taktik Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit/PKPU Pasca Putusan Pengadilan Niaga Read More »

WEBINAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU SERIES KE-2 Rencana perdamaian atau yang sering dikenal dengan proposal perdamaian tidak diatur dengan jelas dan rinci baik dalam Bab 2 UU 37/2004 perihal Kepailitan maupun Bab 3 UU 37/2004 perihal PKPU sehingga menimbulkan berbagai pesoalan. Mari berdiskusi hal tersebut bersama: Narasumber:Dr. Andrey Sitanggang, S.E., S.H., M.H. (Andrey Sitanggang & …

Kiat Sukses Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU Read More »